Tuban,atasangin.net – Politisasi Program Keluarga Harapan ( PKH ) di Kabupaten Tuban, untuk manuver politik menuju pemenangan kontestasi 2024, sudah mulai terlihat penataanya pada awal Tahun 2023 ini. Interaksi tersebut mengungkap bahwa PKH sangat rentan dengan muatan politik dalam setiap pelaksanaanya.
Politisasi seakan sengaja di selipkan kepada para Pendamping PKH, mereka di minta hadir di tengah – tengah masyarakat bukan hanya untuk melaksanakan tugas Pemerintah saja, melainkan di minta untuk menyampaikan kepentingan politik untuk meraih popularitas di kalangan penerima manfaat.
Sederhananya, para Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) bantuan PKH akan terikat secara emosional dengan masing – masing pendampingnya, mereka menilai dengan kehadiran para pendamping tersebut turut membantu meningkatkan taraf hidupnya, maka dalam konteks tersebut dapat menunjukkan kepada publik bahwa Pendamping PKH memiliki Power dan legitimasi terhadap sebuah teritori di masing – masing dampinganya.
Keseriusan dalam memanfaatkan program unggulan Pemerintah, dalam menekan angka kemiskinan untuk digunakan sebagai alat politik, demi kepentingan pemenangan dalam kontestasi perebutan kekuasaan, nampak dilakukan secara terang – terangan oleh Koordinator Kabupaten ( Korkab ) Tuban, Arif Hidayatullah serta Yulinda Hidayati.
Meski keduanya belum menyampaikan visi dan misi secara langsung dan detile tentang progres yang akan diberlakukan pada bawahanya, namun dengan upayanya mendatang Abu Kholifah, Anggota DPRD Tuban aktif, periode 2019 – 2024 pada saat Rapat Koordinasi ( Rakor ) di wilayah Kecamatan Jatirogo beberapa waktu lalu sudah dapat di tebak.
” Rabu, ( 4/1/2023 ) kemarin, sekitar pukul 10.00 WIB kami di undang oleh Korkab untuk Rapat Koordinasi ( Rakor ) di rumah makan Ronggo jati yang berada di wilayah Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo. Yang di undang pada waktu itu adalah beberapa Koordinator Kecamatan ( Korcam ) dan Asisten Korcam ( Askor ) dari wilayah Kecamatan Senori, Kecamatan Bangilan, Kecamatan Jatirogo, Kecamatan Kenduruan, Kecamatan Bancar.” beber salah satu SDM PKH yang namanya enggan di sebut.
Kedatangan Pria kelahiran 11 juni 1971 tersebut sontak menjadi bahan perbincangan di kalangan SDM PKH, hal itu mengingat sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, bahwa anggota dari Fraksi PDIP tersebut, bakal maju mengikuti kontestasi DPRD Provinsi Jawa Timur pada tahun depan, sehingga kedatanganya di anggap sebagai upaya membangun komunikasi hubungan bilateral dengan UPPKH Kabupaten Tuban.
Kabar dugaan Akad Politik tersebut, serta beberapa foto – foto yang menujukan keakraban antara Korkab, Anggota Dewan, serta SDM PKH menjadi perbincangan serius di Group WA PKH Tuban, hingga berujung Admin Group menghapus seluruh foto Rakor di wilayah setempat, pada Senin, 16 Januari 2023, Pukul 10.29 WIB.
Admin menghapus beberapa obrolan yang di anggap mengawatirkan, hingga mengganti nama Group WA yang sebelumnya PKH Tuban menjadi Group WA Forum Silaturrahmi sebagai upaya agar berbagai hal yang tidak di inginkan terjadi, serta Korkab melakukan pemanggilan kepada beberapa nama Pendamping PKH karena di anggap melakukan upaya provokasi melalui surat Nota Dinas, Nomor : 001/Korkab-TBN/1/2023 tertanggal 16 Januari 2023.
Koordinator Kabupaten SDM PKH Kabupaten Tuban, Arif Hidayatullah, tidak memberikan jawaban apapun saat awak media hendak mencoba mengkonfirmasikan hal ini baik melalui telp maupun WA.
Untuk di ketahui, Politisasi yang pada awal tahun nampak di selipkan pada SDM PKH akan menjadi penegasan bahwa dalam konteks PKH, memungkinkan bahwa sebagai elit politik akan melakukan berbagai macam cara untuk mencapai kepentinganya, termasuk menggunakan PKH sebagai alat pemenangan perorangan atau kelompok tertentu, Interaksi seperti inilah yang akan mengungkap bahwa PKH sangat rentan dengan muatan politik dalam pelaksanaanya. ( gus/red ).