Tuban,atasangin.net – Pemerintah Kabupaten Tuban bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menyepakati enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban, Rabu (18/11).
Persetujuan bersama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan sumber daya kelautan, serta perlindungan masyarakat.
Enam Raperda yang disepakati terdiri atas empat Raperda usulan eksekutif dan dua Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Tuban. Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif melalui panitia khusus serta tim penyusun Raperda.
Rapat paripurna dihadiri Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, S.E., Wakil Bupati Tuban Drs. Joko Sarwono, Ketua, Wakil Ketua, dan 36 anggota DPRD Kabupaten Tuban, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Sekretaris DPRD, pimpinan instansi vertikal, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tuban.
Dalam agenda rapat, Pansus I, II, dan III menyampaikan kesimpulan hasil pembahasan terhadap enam Raperda.
Selanjutnya, enam fraksi DPRD, yakni Fraksi Golongan Karya, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, serta Fraksi Demokrat Amanat Pembangunan, menyampaikan pendapat akhir terhadap empat Raperda usulan eksekutif. Seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui keempat Raperda tersebut.
Adapun empat Raperda usulan eksekutif meliputi Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa, Raperda tentang Perangkat Desa, Raperda tentang Perubahan ke-dua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Raperda tentang Perubahan ke-lima atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Sementara itu, dua Raperda inisiatif DPRD yang turut disepakati adalah Raperda tentang Pemanfaatan dan Pengusahaan Sumber Daya Kelautan serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan bahwa persetujuan bersama enam Raperda tersebut merupakan wujud sinergi dan komitmen antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadirkan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah materi dalam Raperda tersebut memiliki peran penting, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan desa, penataan kelembagaan daerah, hingga perlindungan masyarakat, khususnya nelayan melalui pengaturan pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan.
“ Dalam agenda siang ini kami bersama legislatif, antara eksekutif dan legislatif sudah melakukan persetujuan bersama terhadap enam Raperda. Mulai dari pemerintah desa, perangkat desa, BPD, perubahan nomenklatur, lalu juga berkaitan dengan perlindungan untuk masyarakat kita, khususnya nelayan, serta peraturan berkaitan dengan minuman beralkohol,” ungkap Bupati dua periode ini.
Mas Lindra – sapaan akrabnya menambahkan, salah satu materi yang turut mendapatkan perhatian adalah penyempurnaan regulasi mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Dalam perubahan tersebut, lebih dari 50 persen materi peraturan mengalami penyesuaian sebagai upaya memperkuat pengendalian peredarannya di Kabupaten Tuban.
Mas Lindra berharap seluruh Raperda yang telah disepakati dapat segera ditindaklanjuti sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa kesamaan komitmen antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam menjaga kepentingan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Tuban.
“ Alhamdulillah, hari ini sudah tuntas tepat waktu dan insyaallah dalam waktu dekat kita bisa memanfaatkan peraturan daerah ini. Keinginan eksekutif dan legislatif sangat baik untuk benar-benar menjaga perlindungan masyarakat kita di Kabupaten Tuban,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tuban Drs. Joko Sarwono menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Tuban melalui panitia khusus serta tim penyusun Raperda eksekutif yang telah menyelesaikan pembahasan dua Raperda inisiatif DPRD dan empat Raperda usulan eksekutif.
Ia menjelaskan, setelah memperoleh persetujuan bersama, keenam Raperda tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan fasilitasi, baik dari aspek tata naskah, materi, maupun substansi peraturan.
“ Hasil fasilitasi tersebut nantinya menjadi dasar penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan dan diundangkan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Wakil Bupati berharap setelah seluruh tahapan selesai, jajaran eksekutif dan legislatif dapat bersama-sama mendukung implementasi peraturan daerah tersebut. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Tuban.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama enam Raperda oleh pihak DPRD Kabupaten Tuban dan Pemerintah Kabupaten Tuban. [ gus ]












