Ketua Dewan Pers : Media Tidak Perlu Terverifikasi Untuk Bekerjasama, Asal Berbadan Hukum PT Khusus Pers

Nasional55 views

Atasangin.net – Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyatakan dengan tegas, bahwa Dewan Pers tidak pernah meminta harus Verifikasi Media menjadi syarat kerja sama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI selama positif bekerja sama sesuai tupoksinya. Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat bahkan tidak mempermasalahkan media yang belum terverifikasi / terfaktual, selama media tersebut telah berbadan hukum PT khusus Pers dan ada penanggung jawab serta alamat Kantor jelas dan profesional. Pernyataan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh itu di sampaikan kepada media dalam diskusi dengan beberapa Pimpinan Media Cetak, elektronik maupun siber di Hotel Ratna Inn, Banjarmasin.

M. Nuh menepis jika Media melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI harus yang terverifikasi oleh Dewan Pernyataan Kapolres Sampang Soal Sertifikasi Wartawan 18/06/2022.

Dewan Pers tidak pernah melarang atau meminta Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI untuk tidak bekerja sama dengan Perusahaan Media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers, asal sudah berbadan hukum PT Khusus Pers silahkan, sesuai UU Pers no 40 tahun 1999,” tandas Muhammad Nuh.

Hal senada juga di sampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch. Bangun, ” Tidak menjadi masalah setiap Media melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI meski Media tersebut belum terverifikasi Dewan Pers selama media tersebut telah berbadan hukum,” sambungnya. Lebih lanjut Henry juga menyebutkan ” Dewan Pers tidak pernah “ Mengeluarkan Surat ” yang menyatakan bahwa Media yang boleh bermitra dengan Pemerintah itu harus terverifikasi. Tidak ada surat itu. Terpenting bagi Dewan Pers, Perusahaan Media itu harus sudah berbadan hukum sesuai Undang – Undang Pers.Itu saja sebenarnya sudah cukup.

Tidak perlu harus terverifikasi, semua bisa menyusul asal kinerja media tersebut profesional,” bebernya. Masih Henry.

” Menyaratkan bahwa kerja sama kemitraan menggunakan anggaran APBD hanya dilakukan dengan Media yang sudah berstatus terverifikasi administrasi atau terverifikasi faktual dari Dewan Pers. Tidak ada kata itu di UU Pers tapi jelas sekali dinyatakan di Pasal 15 ayat ( 2 ) butir g UU Pers, salah satu fungsi yang di emban Dewan Pers adalah mendata Perusahaan Pers. Dan sebagai turunan dari butir g tersebut, maka pada 2008 lahir Peraturan Dewan Pers No. 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers yang kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/X/2019, 11 tahun berikutnya. Jadi dasar hukumnya jelas. Masyarakat Pers di minta mengatur dirinya sendiri, apa yang di kenal sebagau prinsip swa regulasi, self regulation. UU Pers adalah satu – satunya Undang – Undang yang tidak ada produk turunannya dari Pemerintah akibat trauma di zaman Orde Baru, dimana Surat Keputusan Menteri Penerangan Harmoko lebih sakti dari UU yang berlaku ( UU No.21 tahun 1982 ) untuk mengatur hidup mati sebuah media. Peraturan Dewan Pers merupakan produk dari masyarakat Pers sendiri karena mulai usulan butir – butir masalah, pembahasan, perumusan, selalu melibatkan bahkan di inisiasi organisasi Pers, dan ketika draft sudah mendekati final maka diadakan uji publik. Di sini seluruh pemangku kepentingan di luar Pers pun di ajak untuk memberi masukan, mengoreksi, dan memberikan sudut pandang nonpers agar saat nanti sudah menjadi aturan, dia benar – benar mewakili semua pihak terkait,” tutupnya. Di kutip dari Antaranews. Terkait Ada Surat Edaran Larangan Kerja sama dari Dewan Pers Hoax Di website Dewan Pers, Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun mengklarifikasi terkait adanya Surat Edaran Dewan Pers yang menyebutkan tentang pelarangan kerja sama kontrak Pemerintah Daerah dengan Media yang belum terverifikasi. “ Surat Edaran itu hoaks “. Jadi Dewan Pers, kena hoaks juga. Tidak benar kami menerbitkan Surat Edaran itu,” tandasnya.

Di kutip dari Website Dewan Pers. Ia juga menambahkan agar masalah ini di ketahui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jangan lagi ada pertanyaan, apakah Media tersebut telah terverifikasi atau tidak. Yang penting media tersebut Berbadan Hukum. Namun demikian kerja sama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI tidak membuat daya kritis media untuk menyampaikan berita yang kritis, profesional dan konstruktif, jangan melempem. ( gus/red ).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *