Tuban,atasangin.net – Proyek Pembangunan Jalan Hotmix Di Sepanjang Jalan Nasional Babat – Tuban, terindikasi tidak sesuai spesifikasi teknik yang telah di rencanakan, Selasa ( 30/8/2022 ).
Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) Tahun 2021, dengan Leading Sector Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jawa Timur, di dapati tidak memasang plang papan nama Proyek. Yang merupakan satu item pekerjaan awal sejak proyek di mulai. Karena telah di anggarkan dalam Rencana Anggaran Belanja. Dan diduga telah melanggar UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tentunya hal ini mengidentifikasikan tidak adanya transparansinya proyek yang di biayai oleh Negara.
Ada banyak temuan dalam pelaksanaan proyek tersebut, yang terindikasi tidak sesuai spesifikasi teknik. Sebagaimana yang ada di Rencana Anggaran Belanja ( RAB ) pada khususnya. Dan perjanjian kontrak kerja pada umumnya.
Dari penelusuran Wartawan atasangin.net di lapangan, banyak item – item pekerjaan yang di tengarai tidak sesuai rencana awal di dalam
Perjanjian Kontrak Kerja.
Temuan Wartawan atasangin.net di lapangan, di sinyalir tidak sesuai spesifikasi teknik meliputi ketebalan Hotmix.
Dimana terindikasi ketebalan hotmix satu lapis hanya 5,3 cm dari yang seharusnya ketebalan hotmixnya 6 cm. Dan untuk ketebalan hotmix yang dua lapis juga diduga cuma 4,1 cm, dimana seharusnya ketebalan hotmixnya 5 cm. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi kualitas dan umur proyek.
Dengan pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknik tersebut, di kawatirkan akan mempengaruhi umur proyek di kemudian hari. Lebih dari itu pelaksana proyek tersebut berpotensi merugikan Keuangan Negara, dan juga masyarakat.
Perlu di ketahui, Proyek Pembangunan Jalan Hotmix di Sepanjang Jalan Nasional Babat – Tuban ini yang di kerjakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ( BBPJN ) VIII Surabaya Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jawa Timur, sering terjadi lubang, meskipun sudah di normalisasi/tambal sulam.
Lebih lanjut di butuhkan pengawasan yang maksimal dari semua pihak yang berkompeten. Baik dari Konsultan, Internal BBPJN VIII Surabaya, DPRD Provinsi Jawa Timur, Polda Jatim, Kejaksaan Tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Dan BPK Pusat yang salah satu tupoksinya adalah ” Pengawasan,” Agar kepercayaan masyarakat terhadap biokrasi Pemerintah bisa senantiasa tetap terjaga.
Proyek Negara bersifat Collective Collegial artinya semua pihak harus bekerja bersama – sama. Dan resiko apapun yang terjadi, semua harus ikut bertanggung jawab. Karena Proyek Negara adalah amanah dari masyarakat. ( Bersambung ). ( Gus/Red ).
