Mas Bupati Serap Aspirasi Masyarakat Lewat Forum Konsultasi Publik

Pemerintahan22 views

Tuban,atasangin.net – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Tuban tahun 2024, Rabu ( 1/2/2023 ). Bertempat di ruang RH. Ronggolawe Setda Tuban, forum ini juga di ikuti Sekda Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., perwakilan Bappeda Bojonegoro dan Blora, Pimpinan OPD, Camat, akademisi, perusahaan, pelaku ekonomi kreatif, serta pimpinan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan forum ini menjadi wadah menyerap aspirasi dari berbagai sektor. Pasca kegiatan ini forum konsultasi publik, semua pihak di harapkan mampu menciptakan proyek pengembangan yang konkrit sesuai bidang masing – masing yang nantinya akan di dukung Pemkab Tuban melalui pendanaan APBD 2024.” Bila memungkinkan akan dilaksanakan pada tahun ini dengan memanfaatkan alokasi P-APBD 2023,” paparnya.

Mas Lindra sapaan Bupati Tuban mengatakan forum konsultasi sengaja dilaksanakan di awal tahun sebagai wujud percepatan pembangunan di Kabupaten Tuban. Langkah tersebut di dukung dengan sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral di Kabupaten Tuban. Sehingga, output dari program yang dijalankan mendapatkan hasil yang lebih optimal.” Mencakup berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, ekonomi dan sosial keagamaan di masyarakat,” jlentrehnya.

Pada kesempatan ini, Mas Lindra menyampaikan sejumlah hasil yang dicapai Pemkab Tuban dalam kurung waktu pertengahan 2021 hingga akhir tahun 2022. Berbagai program yang dilaksanakan telah menunjukkan hasil yang di harapkan. Bahkan beberapa diantaranya melebihi target yang di tetapkan.

Pada sektor infrastruktur, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur mencapai 78,86 persen dari target yang di tentukan sebesar 76 persen pada tahun 2022. Selain itu, Indeks Layak/Nyaman Tinggal pada tahun 2022 terealisasi sebesar 75,77 persen dan melebihi target semula yaitu 74,8 persen.

Pasa sektor suprastruktur, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban juga mengalami penurunan dari 16,31 di tahun 2021 menjadi 15,02 di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban juga menunjukkan hasil positif yaitu di tahun 2020 berada pada poin minus 5,58 persen mengalami kenaikan menjadi poin 3 persen atau naik sebesar 8 persen di akhir tahun 2021. Tidak hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Kabupaten Tuban pada tahun 2022 berada poin 69,67 persen dari yang semula 68,91 persen di tahun 2021 melebihi target yang di tetapkan sebesar 69 persen. Tidak mau ketinggalan, Indeks Desa Membangun ( IDM ) juga mengalami peningkatan dari yang semula 0,7254 di tahun 2021 berubah menjadi 0,7701 di tahun 2022 dan melebihi target yang di tetapkan sebelumnya sebesar 0,7445.

” Berbagai hasil positif tersebut hasil kerja sama semua pihak dan dukungan penuh dari masyarakat Kabupaten Tuban,” lanjutnya.

Mas Lindra berharap masyarakat dapat terus mendukung program pembangunan di Kabupaten Tuban dengan cara aktif berkontribusi sesuai bidang dan kemampuan masing – masing. Pemkab Tuban akan selalu terbuka bersinergi dengan berbagai pihak selaras dengan visi misi pembangunan dan demi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tuban, Agung Triwibowo dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini di selenggarakan untuk memberi ruang dan mengangkat isu strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 melalui pendekatan partisipatif. Karenanya, perlu adanya keterlibatan lintas sektoral, mulai dari jajaran Pemerintahan, tokoh agama, masyarakat, organisasi kemasyarakatan lainnya. ” Dokumen yang di susun hasil forum konsultasi akan menjadi pelengkap pedoman penyusunan program pembangunan di Kabupaten Tuban pada tahun 2024,” terangnya.

Pasca forum konsultasi, lanjut Agung Triwibowo, akan ditindak lanjuti dengan dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) di tingkat Kecamatan di tiap Kecamatan. Selanjutnya, hasil yang di terima akan di kaji dengan penyesuaian visi misi Pimpinan Daerah dan kemampuan anggaran. ” Program OPD akan di selaraskan dengan isu dan program prioritas pembangunan,” pungkasnya. ( gus/red ).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *